Pembangunan Rumah Tertunda

Ilustrasi sebuah Proyek Pembangunan Perumahan yang Terbengkalai

Ratusan rumah bantuan BRR di 11 desa Kecamatan Meurebo, Aceh Barat, harus mengalami penundaan pembangunan. Akibatnya, ratusan pengungsi korban harus lebih lama tinggal di barak. Penyebabnya cukup sepele. Tim lapangan tidak berjalan.

Hermila (40), warga Gampong Paya Peunaga, Meurebo, Aceh Barat akan masih terus bersabar tinggal di barak pengungsi. Rumah bantuan yang akan dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) kembali tertunda. Padahal ia sangat berharap untuk tinggal di rumah permanen. Tak hanya Hermila yang mengalami nasib itu. Nasib serupa juga dialami puluhan ratusan warga yang tersebar 11 desa di Kecamatan Meurebo. Mereka juga menunggu lebih lama untuk mendapatkan rumah permanen dari BRR. Sampai kapan, sampai kinipun tidak diketahui pasti.

Hermila sendiri tidak mengerti mengapa proses pembangunan rumah bantuan untuk dia dan korban tsunami mengalami ketertundaan. Yang dia tahu, dia akan mendapatkan rumah bantuan di Gampong Paya Peunaga, Meurebo, dengan tipe 36 oleh BRR. Sebelumnya Hermila sudah dijanjikan oleh pegaai BRR, bahwa rumah untuk dirinya akan selesai pada pertengahan Mei lalu. “Ya saya menyesal hingga tertunda lagi,” ujar Hermila. Lantaran ketertundaan, Hermila harus tetap tinggal di barak pengungsi.

Nasib serupa dialami Maimunah (54). Namun dia sedikit beruntung. Wanita hampir baya ini bukan tinggal di barak, melainkan rumah shelter (darurat). Nyaman. Sekilas iya. Namun dilihat dari dekat terdapat celah sana sini. Pondasinya rapuh, tiang penyanggah bergelombang. Balok penyanggah atap terlihat sudah dimakan rayap. “Saya takut rubuh kalau ada gempa. Karena tiangnya terlihat rapuh,” katanya. Karena tidak ada tempat lagi, maka Maimunah memaksakan diri tinggal tempat itu.

Di Kecamatan Meurebo, lembaga plat merah khusus pembangunan Aceh ini berencana membangun membangun rumah tipe 36 untuk korban tsunami. Jumlahnya tidak terlalu jelas. Beberapa pihak mengatakan, permasalahan tertundanya pembangunan rumah ini terjadi karena tidak berfungsinya KP4D (Komite Percepatan Pembangunan Perumahan Desa). Lembaga ini dibentuk BRR di setiap desa. Tujuannya untuk mencari data calon-calon penerima bantuan dari BRR dan juga sebagai penjembatan komunikasi antara BRR dengan masyarakat. Mereka kemudian yang mencatat nama-nama korban yang bakal dianggap berhak menerima bantuan rumah atau lainnya dari BRR.

Untuk mengetahui titik persoalan, Transparency International (TI) Indonesia dan Gerak Aceh Barat menggelar pertemuan mediasi antara warga 11 desa, anggota KP4D, keucik, dan BRR, pada awak Juni lalu. Namun sayangnya, BRR tidak menghadiri pertemuan mediasi itu. Dari mediasi itu disebutkan

Ada jg KP4D yg telah menyusun daftar penerima bantuan rumah namun dirubah kembali
oleh Asperkim BRR sehingga muncul konflik antara KP4D dengan masyarakat.
Pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 kali (2 kali di tingkat gampong
dan 1 kali ditingkat kecamatan dengan melibatkan Camat Meurebo).
Rekomendasinya, BRR akan melakukan pertemuan kembali dengan warga untuk
mendiskusikan proses percepatan pembangunan rumah di kecamatan tersebut.

Dari mediasi itu terungkap, bahwa pengurus-pengurus KP4D merupakan orang-orang yang merupakan perwakilan dari warga desa. Entah itu tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat. Namun sayangnya, terkadang terjadi salah pengertian dalam menjalankan tugas. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Meurebo ini. Penyebab utama tertundanya proses pembangunan lantaran ulah KP4D. Menurut beberapa setempat, KP4D menyalahgunakan kewenangan mereka. Dimana yang seharusnya mereka mendata semua korban calon penerima bantuan, dan bersikap netral. Ini malah kemudian anggota KP4D berpihak. Dimana lebih mengutamakan kerabat. “Serta mengutamakan yang memberikannya uang,” ujar Maimunah.

Namun hal itu dibantah keras oleh anggota KP4D. Menurut mereka, penundaan pembangunan ini dikarenakan sikap dari Asperkim (Asisten Perumahan dan Pemukiman) BRR. “KP4D yg telah menyusun daftar penerima bantuan rumah namun dirubah kembali
oleh Asperkim BRR sehingga muncul konflik antara KP4D dengan masyarakat,” ujar Abdullah, salah seorang anggota KP4D.

Pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 kali (2 kali di tingkat gampong dan 1 kali ditingkat kecamatan dengan melibatkan Camat Meurebo). Rekomendasinya, BRR akan melakukan pertemuan kembali dengan warga untuk mendiskusikan proses percepatan pembangunan rumah di kecamatan tersebut.***

Masih Butuh 2,624 rumah

Rumah masih menjadi kebutuhan vital masyarakat Aceh Barat pasca tsunami. Namun sayang, untuk mendapatkan kebutuhan vital itu pemberi bantuan sering tidak serius. Ya salah satunya kasus di 11 desa di Kecamatan Meurebo, Aceh Barat. Secara keseluruhan, hingga pertengahan tahun 2007 ini, kebutuhan akan rumah untuk korban tsunami di Aceh Barat mencapai 2,624 unit. Angka itu keluar dari kalkulasi kebutuhan rumah secara keseluruhan di Aceh Barat yang mencapai 13,474 rumah.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Aceh Barat,
Ir Shah Triza Putra Utama, pembangunan kembali 13,474 unit rumah masyarakat korban tsunami di wilayah itu melibatkan 23 pendonor dan NGO asing/lokal yang pelaksanaan fisiknya secara bergelombang sejak tahun 2005 lalu. Dan dia memprediksikan pembangunan akan dapat terselesaikan pada tahun 2008 mendatang.

Dia mencontohkan, di Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan itu, katanya, nantinya akan dibangun sekitar 750 unit rumah bagi masyarakat korban tsunami berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Johan Pahlawan karena lahan atau tanah milik mereka di desa asalnya sudah tidak bisa dimanfaatkan sehingga mereka terpaksa direlokasikan ke kawasan tersebut.

Hingga pertengahan bulan Juni ini, realisasi di lapangan dari 23 pendonor dan NGO asing/lokal yang terlibat langsung dalam proses rehab dan rekon sektor perumahan di Aceh Barat sudah menyelesaikan pembangunan rumah sebanyak 5757 unit. Rumah yang sudah selesai dibangun itu sudah ditempati kembali masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat diterjang tsunami akhir Desember 2004 lalu.

Sementara sebanyak 5,093 unit rumah lagi, saat ini sedang dalam pelaksanaan fisik dan ditargetkan rampung dalam tahun 2007. Jadi, total keseluruhan realiasi perumahan di Kabupaten Aceh Barat yang sudah dan sedang dibangun 10,850 unit dari 13,474 unit rumah yang dibutuhkan.

Di sisi lain, wilayah pesisir pantai Barat, seperti Aceh Barat selama dua tahun terakhir ini telah dibangun 10,850 rumah baru. Bangunan ini didirikan oleh 23 lembaga non government (NGO) baik asing maupun lokal yang bekerja di Aceh Barat. Pelaksanaan pembangunan rumah tersebut mulai giat sejak awal 2005 lalu. ***

Source: Link