KP4D.ONLINE: 

Pemerintah Aceh Siapkan Lembaga Pengganti BRR
================================================================================
Ardiansyah S.Hut on 18 February 2008 12:04:00
 
Menurut Irwandi, jika BRR selesai tugas tidak dibentuk lembaga serupa di Aceh,
maka sejumlah dana yang dibantu pihak ketiga yaitu bantuan dari negara luar yang
masih menjalankan misinya di Aceh harus tetap berjalan dengan anggaran yang
tidak sedikit.
Jadi, supaya para NGO yang masih menjalankan misinya di Aceh itu dapat bekerja
sampai selesai, maka diperlukan lembaga rekonstruksi baru untuk melanjutkan
tugas BRR.
“Ini bukan lembaga sebagai saingan BRR, namun mutlak dijadikan sebagai
lembaga lanjutan pembangunan Aceh,” ujar Gubernur IrwandiYusuf pada wartawan,
Rabu (13/2) usai rapat sekretaris bersama (sekber) program rehabilitasi di ruang
Serbaguna Kantor Gubernur.
Dikatakannya, pembentukan lembaga pengganti BRR kemungkinan nanti akan
dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres), sementara panitia pembentukan
lembaga dimaksud kini sedang mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan
kepentingan lembaga baru itu. Sedangkan dana masih tidak berubah seperti yang
berjalan selama ini.
Masukan
Bahkan, Pemerintah Aceh sudah memberi masukan apapun yang menyangkut
kepentingan dalam pembentukan lembaga rekonstruksi Aceh tersebut. Hal itu
dilakukan pihak pemerintah daerah (pemda) guna kelanjutan pembangunan yang belum
terselesaikan.
Masukan-masukan yang disampaikan Pemerintah Aceh, lanjut Irwandi, guna
memperlancar proses pembentukan lembaga pengganti BRR karena lembaga yang akan
dibentuk tersebut merupakan lembaga penyambung misi BRR yang akan berakhir
tugasnya.
Dikatakan, lembaga yang akan terbentuk tersebut tidak jauh beda dengan BRR.
Tetapi, lembaga itu di bawah pengawasan Pemerintah Aceh. Artinya, seluruh
kegiatan dipusatkan di daerah Aceh tidak seperti BRR yang sekarang ini ada
kantor lain selain di Aceh.
Dibentuk badan rekonstruksi baru ini bukan pengganti BRR, namun guna menyambung
misi lembaga tersebut serta melanjutkan program pihak negara donor yang masa
tugasnya masih lama yaitu, sampai tahun 2012.
Gubernur Irwandi menambahkan, lembaga yang dibentuk itu merupakan lembaga kerja
bersama antara pemerintah daerah dengan negara-negara donor. Selama ini Pemda
Aceh sudah melakukan berbagai kerja sama dengan pihak negara luar yang
menjalankan misinya di Aceh.
“Nah, apabila proyek-proyek yang dikerjakan BRR pada tahun 2009 belum selesai
maka siapa yang akan mendampingkan guna penyelesaiannya. Oleh karenanya
diperlukan lembaga baru untuk menyelesaikan proyek-proyek itu agar terus
dibangun di Aceh ini,” kata Irwandi. (irn)
Sumber : Aceh Recovery Forum