TRAINING KP4D Tanggal 15 - 16 November 2007

PROSES DAN PANDANGAN PADA TRAINING

Training dibuka dengan mempresentasikan keberadaan KP4D. Prinsip-prinsip KP4D, yakni: partisipasi, aspiratif, transparan dan keberpihakan kepada masyarakat dalam pembangunan Perumahan dan Permukiman. Masyarakat harus aktif dalam seluruh rangkaian proses kegiatan di desanya mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi. Beliau mengharapkan setelah selesai training ini, kiranya peserta dapat membantu masyarakat gampong/desa masing- masing dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perencanaan perumahan dan permukiman di desanya.

Proses training ini difasilitasi oleh Teuku Neta Firdaus dan Munzir. Alur kegiatan, mencakup: identifikasi dan merumuskan masalah ditiap gampong, merumuskan rekomendasi dan kesepakatan. Metode yang digunakan, yakni: brain storming, diskusi kelompok dan tanya jawab untuk mendapat umpan balik, serta berbagai alat bantu, seperti: overhead projector, papan tulis, flipchart, dan lain-lain.

Proses didominasi oleh diskusi, kritikan dan keluhan terhadap berbagai program BRR NAD-Nias dan pelaksanaannya di masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan. Sebahagian besar peserta mengharapkan kehadiran perwakilan dari BRR NAD-Nias untuk menanggapi semua persoalan mereka. Menurut peserta hanyalah BRR yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi KP4D dan masyarakat.

Peserta juga mempertanyakan tentang keberadaan data-data yang telah pernah mereka kumpulkan, bertanya kapan realisasi rehab, rekon, dan relokasi akan dilaksanakan.


PERMASALAHAN DAN ISSUE-ISSUE

Bantuan rumah yang tidak merata dilakukan oleh lembaga international dan BRR, sebagian lagi hanya menerima janji kosong belaka dan belum ada realisasi. Rehabilitasi rumah rusak yang telah di data belum terealisasi dan tidak jelas informasinya, misalnya: apakah satu keluarga yang memiliki 2 unit rumah yang rusak dapat direhab dan bagaimana proses pengajuan dana rehabnya. Apakah rumah bantuan tersebut boleh disewakan kepada pihak lain.

Diluar konteks training, masyarakat pesisir pantai di kecamatan Johan Pahlawan mengharapkan adanya pembangunan tanggul pengaman untuk mencegah abrasi yang semakin parah akibat Gelombang Pasang pada Bulan Juni Lalu, ada rumah yang jaraknya hanya 20 meter dari bibir pantai. Diharapkan ada bantuan modal usaha untuk para nelayan, petani sawah, pengolahan ikan, serta perbaikan tambak yang hancur akibat tsunami di kecamatan Johan Pahlawan.

Diharapkan pihak BRR, pemerintah dan lembaga lainnya agar memperhatikan kondisi ini. Masyarakat sudah memberikan data, tetapi realisasinya tidak ada. BRR tidak memberikan sanksi hukum dan melakukan tindakkan tegas terhadap kontraktor “nakal” yang mengabaikan tanggungjawabnya. Peserta meminta agar KP4D diberikan upah dan sumber daya lainnya dalam melakukan pekerjaan, termasuk kejelasan status hukum KP4D.


PERENCANAAN GAMPONG

Pada hari kedua, peserta membahas dan mengemukakan hal-hal penting dalam perencanaan gampong, yaitu: Rancangan Tata Letak Bangunan dan Lingkungan yang ideal sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku di masyarakat; relokasi harus memperhatikan aspirasi rakyat; perencanaan dibuat berdasarkan RTL; usulan fasilitas yang lengkap untuk desa; memfasilitasi Pengajuan Proposal, adanya peta desa; orientasi dan proses pembangunan untuk kepentingan masyarakat korban tsunami; realisasi perencanaan desa.