Newsletter
Email:
Poll: Jajak Pendapat
Bagaimana Menurut anda situs KP4D.ONLINE yang baru ini?
BERANDA | REHAB DAN REKON | BRR Diminta tak Kelabui Data Tsunami

BRR Diminta tak Kelabui Data Tsunami

Font size: Decrease font Enlarge font

Dikatakan, niat baik pihak BRR distrik Pidie dalam membantu pembagunan rumah bagi warga desanya sangat dihargai. Namun, niat baik tersebut harus sejalan dengan harapan masyarakat, jangan mengelabui data. Rumah yang seharusnya untuk masyarakat korban tsunami, tapi dibangun untuk warga perantauan yang tidak terkena musibah.

Sepuluh unit rumah yang akan dibangun BRR di Gampong Cot itu bukan diperuntukkan bagi penduduk asli Desa Gampong Cot dan bukan korban tsunami. Sedangkan warga setempat yang menimpa musibah tsunami 26 Desember 2004 itu tidak mendapatkan apa-apa.

Ini ironi bagi kami, karena warga yang seharusnya mendapat rumah, malah tidak diperhatikan sehingga timbul kesenjangan sosial di tengah tengah masyarakat. Ini perlu ditinjau ulang supaya tidak menimbulkan konflik baru di tengah tengah masyarakat” kata Tgk Yusri menjelaskan.

Menurut Yusri, untuk penetapan calon penerima rumah bantuan BRR di desanya sama sekali tidak pernah dilakukan uji publik sehingga data yang diterima dan dijadikan acuan BRR bukan hasil musyawarah desa, melaikan data yang diduga dibuat oleh oknum dari KP 4D Desa Gampong Cot. “Untuk itu kami bermohon kepada pimpinan BRR supaya dapat melakukan peninjauan ulang dan pendataan kembali terhadap warga yang berhak menerima rumah bantuan dari BRR. Kasihan masyarakat sudah lama menantikan bantuan rumah dari BRR itu,” tutur Yusri dengan nada berharap.

Kepala BRR Distrik Pidie Azhari Agani yang dihubungi Serambi Minggu (23/3) mengatakan, bantuan pembagunan 10 unit rumah bagi warga Gampong Cot, Jangka Buya sudah sesuai dengan data yang diterimanya dari KP 4D dan kepala desa setempat. Bahkan, data data warga penerima rumah itu sudah dilakukan proses uji publik dan hasil rapat warga desa dengan pihak KP 4D dan petugas BRR di lapangan.

Jadi kita tidak diskriminatif terhadap warga, itu semua telah dilakukan melalui proses proses dalam ketetapan yang dibutuhkan BRR,”katanya seraya menambahkan, bila warga keberatan terhadap data nama nama penerima rumah bantuan tersebut, maka harus dapat membuktikan dan memberi data nama nama warga yang sebetulnya kepada BRR.

Sementara itu Bendahara KP4D Desa Gampong Cot, Jangka Buya, Tgk Safwan Affan, kepada Serambi Minggu (23/3) mengatakan, dalam pendataan warga korban tsunami yang berhak mendapatkan bantuan rumah di desa tersebut, mengaku tidak pernah dilibatkan.

Pendataan itu dilakukan petugas BRR bersama ketua KP 4D dan kepala desa setempat.

Kecuali itu, kata Safwan, dalam hal hal lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinyapun, ia tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa dan ketua KP4D. Ya, secara aturan, saya dalam melakukan pendataan dan hal hal lain terkait kebijakan KP 4D harus dilibatkan sehingga saya mengetahuinya, ini sebaliknya, saya tidak mengetahui,” kata Safwan.

Safwan juga membantah terhadap pengakuan Kepala BRR distrik Pidie yang menyebutkan pembangunan bantuan rumah itu sudah sesuai hasil verifikasi dan uji publik yang dilakukan KP 4D. “Penentuan rumah 10 unit itu, tidak pernah dilakukan uji publik dalam rencana BRR membantu pembagunan rumah. Bahkan rapat yang dilakukan di desa gagal dilaksanakan, karena ketua KP 4D, petugas BRR dan kepala desa tidak mau membacakan nama nama penerima rumah bantuan itu, akhirnya rapat gagal dilaksanakan dan ketua KP 4D pada saat itu mengundurkan diri,” ujarnya sembari menyebutkan data yang diterima ketua BRR distrik Pidie melalui kepala desa itu jelas rekayasa.

Terlebih pada saat itu sebelum dimulai rapat, warga diminta untuk menandatangani daftar hadir. Saya pikir kalau kepala BRR distrik Pidie mempunyai niat baik menyelesaikan masalah ini harus dilakukan pendataan ulang,” terang Safwan.

Di sisi lain, sambungnya, aksi protes warga terhadap pembagunan rumah korban tsunami di desanya itu, berat kemungkinan disebabkan tidak adanya transparansi kepala desa, KP4D dan petugas BRR di lapangan. “Warga tidak menolak menerima rumah bantuan itu, tetapi warga meminta BRR untuk melakukan pendataan ulang terhadap pembagunan rumah bantuan BRR. Kami juga tidak mengusir BRR dari desa kami. Malah kami mengundang BRR masuk ke desa kami. Namun saat itu warga lagi emosi sehingga petugas BRR mungkin takut dan langsung banting setir mobilnya pulang ke Sigli,” demikian Safwan. (nr)

Sumber : Serambi Indonesia 

Tambah ke: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Komentar ( dikirim):

Beri Komentar comment

Masukkan kode gambar yang anda lihat pada gambar dibawah ini:

  • email Email to a friend
  • print Cetak
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0
Powered by KP4D CMS