Lembaga Donor Sepakat Bertahan Hingga 2012, Pemprov Siap Hadapi Masa Transisi

Demikian terungkap dalam konferensi pers yang diselenggarakan MDF di Kantor Uni Eropa Banda Aceh, Jumat (14/12). Hadir pada acara itu Manager MDF Christian Rey, Kepala Kantor Uni Eropa John Penny, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, serta Deputy Finance dan Perencanaan BRR, Amin Subekti.

Pada mulanya rencana pembentukan MDF hanya untuk menghadapi tahap emergency pascamusibah tsunami. Selanjutnya, dari emergency berlanjut kepada program jangka panjang, kata John Penny.

Dia mengatasnamakan negara-negara MDF, menyatakan mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk memajukan ekonomi masyarakat. Sementara dari rencana awal keberadaan MDF hingga tahun 2010, sebagaimana disebutkan Christian Rey, diperpanjang hingga tahun 2012 dengan dana tersedia 126 juta US dolar.

Dana itu difokuskan untuk menyiapkan dan membantu Pemerintah Aceh dalam menghadapi masa transisi saat tugas BRR berakhir, serta menjaga investasi rekonstruksi yang lebih menekankan kepada pengembangan kembali mata pencaharian warga.

Dia menyebutkan total dana yang telah dialokasikan kepada 17 proyek rehab dan rekons saat ini mencapai 492 juta US dolar, dari total keseluruhan 673 juta US dolar. Sementara, pencairan kepada rekening proyek mencapai 270 juta US dolar dan 59,9 juta lagi untuk dua proyek yang masih dalam tahap proposal.

MDF akan menggunakan sisa dana yang tersedia untuk mengisi kesenjangan utama dari tahap akhir program rekonstruksi. Dana yang tersedia akan difokuskan pada proyek-proyek yang berkaitan dengan transisi dan menjaga keberlanjutan investasi rekonstruksi yang mengutamakan pengembangan mata pencaharian, ujar Christian Rey.

Tantangan

Deputy Finance dan Perencanaan BRR, Amin Subekti, dalam kesempatan itu mengungkapkan beberapa tantangan yang akan dihadapi MDF sepeninggal BRR nanti, pada 16 April 2009. Mulai dari sisa pekerjaan dan pengawasan, transisi aset, dan keberlangsungan proses rehab dan rekons.

Bagaimana sisa pekerjaan dapat berjalan baik dengan pengawasan yang baik serta bagaimana menjaga keberlangsungan proses rehab- rekons, katanya.

Demikian juga yang dikatakan Christian Rey. Bahwa proses transisi dari BRR kepada Pemerintah Aceh untuk meneruskan proyek rehab dan rekons adalah hal yang sangat besar. Sehingga, dapat menimbulkan gejolak. Atas dasar karena itulah, pihaknya akan membantu proses transisi tersebut.

Menyangkut kriminalitas, katanya, hal itu biasa saja terjadi di daerah pascakonflik. Bahkan di sebuah negara yang paling aman sekalipun. Kriminalitas, sambungnya, adalah risiko yang memang harus dihadapi oleh sebuah lembaga yang bekerja di negara lain.

Karena itu kita lebih mengutamakan pada pengembangan mata pencaharian. Selain ekonomi masyarakat bangkit, juga dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan income. Dengan demikian, secara tak langsung dapat mengurangi aksi kriminal, ujarnya kepada wartawan usai acara tersebut.

Pemprov siap

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan Pemerintah Aceh saat ini sedang mempersiapkan diri dan harus siap untuk menghadapi masa transisi tersebut. Dalam waktu dekat, BRR dan Pemerintah Aceh akan duduk bersama guna membicarakan penyerahan aset dimaksud.

Pemerintah Aceh tengah mempersiapkan diri dan tentunya siap. Seluruh aset akan diinventarisasi, sehingga BRR dapat mengakhiri tugasnya dengan sukses, kata Nazar.

Kepada wartawan, Wagub katakan pengembalian aset dari BRR ke pemerintah harus dengan strategi yang baik. Supaya, Pemerintah Aceh dapat melanjutkan perawatan dan pengelolaan untuk kelanjutan pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Aceh dengan struktur yang efisien saat ini, diharapkan jangan sampai mengalami kendala di lapangan.

Jangan sampai terkesan di masyarakat nanti, BRR seolah-olah telah meninggalkan bom waktu. Artinya, kita menginginkan semua sukses. BRR sukses, pemerintah daerah sukses, para donor juga sukses. Tapi sukses bukan karena diopinikan atau dipropagandakan, melainkan karena kinerja di lapangan. Itu yang paling penting, tandasnya. (yos)

Sumber : Serambi Indonesia