Lembaga Donor Diminta Bertahan di Aceh

Serambi Indonesia - Menuju Pembangunan dan Pembaruan

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh meminta lembaga-lembaga donor yang selama ini membantu proses rehab rekon Aceh pascatsunami agar tetap bertahan hingga 2011. Ini merupakan permintaan dari Pemerintah Aceh bersama dengan lembaga dunia (United Nations/UN), kata Asisten II Bidang Ekonomi Setda NAD, Usman Budiman, kepada Serambi, Sabtu (24/11).

Menurut Usman, Pemerintah Aceh bersama Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), UNHCR, ILO, serta Palang Merah Internasional kini sedang melakukan penyusunan dokumen kerangka kerja yang dinamakan Aceh Recovery Frame (ARF).

Dokumen ARF itu disusun oleh enam kelompok kerja, salah satunya adalah Kelompok Bidang Ekonomi yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi Setdaprov NAD. Proses penyusunan itu juga melibatkan pihak-pihak dari lembaga dunia tersebut.

Jika mereka terlibat dalam perencanaan kerangka kerja ini, maka diharapkan mereka juga akan bersedia membiayai. Kita berharap mereka berada di Aceh hingga tahun 2011, kata Usman.

Sebelumnya, pada acara Dialog Ilmiah Manajemen (DIAM) XI yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Unsyiah, Sabtu (24/11), di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Usman juga sempta menyinggung, BRR NAD-Nias boleh saja pergi, tetapi NGO-NGO (maksudnya lembaga donor) tetap harus berlanjut di Aceh.

Usman Budiman menyebutkan, pasca-BRR nantinya, Multi Donor Fund (MDF) akan mengalokasikan dana 10 juta US Dolar kepada Pemerintah Aceh untuk program pengurangan risiko bencana.

Selain itu, tambahnya, dari informasi yang ada, MDF juga telah menyediakan dana sebesar 50 juta US Dolar untuk program pengembangan fasilitas ekonomi keuangan (Economy Development Financial Facility/EDFF).

Tetapi itu harus mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang tergabung dalam MDF. Karena itulah kita ikut libatkan mereka dalam penyusunan ARF, ujar Usman. Saat ini, lanjut Usman, Pemerintah Aceh sedang berupaya mempersiapkan diri menghadapi penyerahterimaan tanggungjawab dari BRR NAD-Nias.

Dana dari MDF

Operasional MDF di Banda Aceh, Faisal Siddiq yang dihubungi Serambi tadi malam, membenarkan pihak MDF akan mengalokasikan dana 10 juta US dolar kepada Pemerintah Aceh untuk program pengurangan risiko bencana.

Menurut Faisal, dana 10 juta US dolar itu, saat ini sedang dalam proses dan akan terus berlanjut hingga berakhirnya masa kerja BRR NAD-Nias.

Khusus terhadap dana pengembangan fasilitas ekonomi keuangan sebesar 50 juta US dolar, dia mengatakan masih dalam proses penggodokan. Program itu murni dari MDF yang bersifat independen, terlepas dari BRR maupun ARF.

Bila memang ARF berfungsi, maka dana itu akan membantu tugas-tugas di ARF. Namun bila tidak, program tersebut tetap akan berjalan di Aceh, ucapnya.(yos)

Sumber : Serambi Indonesia